What is Actually Happening to Papuan Student Alliance? Linking Stigma and the State

Moh Alfarizqy

October 2020 | Edited November 2020
  • Instagram
  • Twitter

 

Ada banyak pengalaman merugikan yang terus dialami oleh aktivis mahasiswa Papua. Pada tahun 2015 misalnya, berdasarkan pemberitaan organisasi Aliansi Mahasiswa Papua, kita dapat menemukan adanya pelanggaran ruang privat dan interogasi yang tidak jelas, pembubaran aksi, hingga pelabelan "sarang separatis" dan pemukulan saat aksi yang mengakibatkan peserta aksi jatuh di tempat dan masuk rumah sakit dalam kondisi kritis.

 

Umumnya, pengalaman-pengalaman itu dipahami secara terpisah. Kalau yang diamati adalah pengalaman kekerasan oleh polisi, orang Indonesia akan menggunakan label "represif". Kalau yang diamati adalah ancaman dari ormas, label "reaksioner" yang akan digunakan. Kalau yang diamati adalah hinaan fisik, mereka akan sebut itu sebagai rasisme. Sayangnya, kebiasaan mencacah pengalaman aktivis mahasiswa Papua ini menyulitkan kita untuk melihat gambaran yang lebih besar. Kita membuat semua pengalaman mereka seolah tak terkoneksi, sehingga konsekuensi dari semua pengalaman itu juga tak tertangkap dengan utuh. Orang Indonesia bersikeras bahwa aktivis mahasiswa Papua merupakan saudara setanah air tapi kurang mampu memahami apa yang sebenarnya mereka alami dan apa pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari mereka.

 

Jadi, saya pikir perlu diajukan pertanyaan ulang. Apa yang sebenarnya dialami oleh Aliansi Mahasiswa Papua?

Stigma “Penyimpangan” Politik

Tahukah kamu? Salah satu kampanye utama organisasi dan ahli kesehatan pada masa pandemi ini adalah perlawanan pada stigma COVID-19. Ya, sebagian orang dianggap membawa virusnya dan berpotensi menularkan itu pada yang lain. Mereka yang distigma lalu dijauhi, dihindari, susah dapat kerja, bahkan mengalami kekerasan fisik. Alhasil, mereka terpaksa menyembunyikan status kesehatannya agar tak mengalami hal-hal tersebut. Pertanyaannya, kenapa pengalaman diskriminasi hingga kekerasan ini terjadi?

 

Sosiolog telah menunjukkan bahwa stigma adalah bagian dari kehidupan manusia sebagai organisme dan masyarakat. Sebagai organisme, kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Kalau ada yang mengganggu bahkan mengancam kebutuhan biologis ini, ada banyak cara yang bisa digunakan oleh organisme tersebut untuk menghentikan pengganggu itu. Dia bisa melakukan penolakan, pengabaian, hingga pemusnahan. Inilah fungsi evolusioner dari stigma. Dan stigma COVID-19 bisa dijelaskan dengan fungsi ini.

 

Namun, seiring masyarakat dan negara menjadi relevan pada kehidupan manusia, fungsi stigma juga berkembang menjadi lebih sosial. Dalam konteks ini, stigma bukan hanya urusan biologis, tapi juga urusan penegakan nilai-nilai sosial: apa yang benar, salah, baik, dan buruk serta norma dan hukum apa yang seharusnya diikuti. Stigma hadir di masyarakat manusia sebagai kontrol sosial, sebagai pencegah dan perlawanan pada perilaku menyimpang. Inilah fungsi sosial dari stigma. Dan semua pengalaman yang merugikan Aliansi Mahasiswa Papua bisa dijelaskan dengan fungsi kontrol sosial ini.

 

Tak semua perilaku yang melampaui batas nilai dan norma akan distigma. Hanya penyimpangan yang diketahui secara publik yang akan distigma. Pemerkosa yang tak diketahui akan hidup seperti pada umumnya karena mereka hadir serupa dengan yang bukan pemerkosa. Stigma muncul hanya ketika dirinya diketahui secara publik. Pada saat itu juga dia punya identitas menyimpang (deviant identity) dan hidupnya tak hanya dipenjara tapi juga tak dipercaya lagi, dijauhi, dihindari, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah Aliansi Mahasiswa Papua tergolong sebagai aktor kolektif yang menyimpang? Tentu hampir semua orang Indonesia tau jawabannya: iya. Mereka dianggap menyimpang karena melampaui nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diajarkan sejak kecil di Indonesia.

 

Yang mahasiswa Papua inginkan adalah pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri (HMNS) untuk menentukan kekuasaan Indonesia atas wilayah Papua. HMNS adalah cara damai untuk menentukan apakah Papua perlu memerdekakan dirinya atau tetap dalam menjadi bagian dari Indonesia, dengan mengacu kepada nilai-nilai yang lebih abstrak daripada persatuan dan kesatuan: demokrasi dan kemanusiaan. Dengan kata lain, tindakan kolektif Aliansi Mahasiswa Papua tergolong penyimpangan politik (political deviance); Aliansi Mahasiswa Papua membawa identitas yang menyimpang secara politik karena menantang nilai-nilai yang dominan di Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai yang lebih tinggi.

Identitas menyimpang secara politik ini diperparah oleh adanya kepercayaan negatif (stereotip negatif) bahwa organisasi mahasiswa ini adalah bagian dari OPM (Organisasi Papua Merdeka). Di Indonesia, OPM dianggap serupa dengan organisasi bersenjata yang memperjuangkan pemisahan diri. Padahal, solusi HMNS adalah cara yang damai dan demokratis, sebagaimana dasar teoritiknya adalah teori demokrasi. Cara ini tidak sama dengan gerakan kekerasan yang menggunakan senjata untuk memerdekakan diri. Sifat damainya Aliansi Mahasiswa Papua ini tergambar dari aktivitas utama mereka sebagai organisasi. Penuntutan HMNS dan pengungkapan masalah di Papua dilakukan melalui aksi, kampanye, peringatan, diskusi dan menjaring solidaritas yang damai. Tak ada paksaan apalagi kekerasan yang mereka gunakan pada masyarakat umum.

 

Pemisahan diri memang tak diinginkan oleh negara manapun termasuk Indonesia. Tapi bukan berarti HMNS tak boleh dilakukan. Di Spanyol misalnya, HMNS dilakukan melalui mekanisme voting referendum dan pengakuan oleh negara-negara lain. Lagi pula, hasil HMNS tak selalu berupa pemisahan diri, seperti yang terjadi pada Catalan. Masih ada ruang bebas bagi siapapun untuk menjaga kesatuan wilayah. Jadi, identitas "menyimpang" yang dilabelkan pada organisasi mahasiswa Papua ini sebenarnya hanyalah konstruksi sosial; ia dianggap menyimpang karena kondisi sosial dan politik di Indonesia saja.

Pertanyaan pada Mekanisme dan Konsekuensi

Bagaimanapun juga, Aliansi Mahasiswa Papua sudah mengalami interaksi sosial yang memuat stigma selama bertahun-tahun. Semua sudah kadung berjalan dan berdampak. Pertanyaan pentingnya, bagaimana mereka memaknai pengalaman-pengalaman itu? Bagaimana makna-makna mereka memengaruhi sikap dan perilaku mereka di masa mendatang? Lalu, bagaimana masa depan, 5-10 tahun mendatang, yang mereka bayangkan? Untuk menjawabnya, diperlukan studi-studi baru yang berfokus pada mekanisme dan  konsekuensi (baik yang intended maupun unintended) dari stigma Aliansi Mahasiswa Papua. Panggilan untuk menautkan stigma dan politik sudah dilakukan oleh sosiolog sejak 2018 lalu, jadi studi semacam ini akan memiliki kontribusi yang bagus di ruang akademik. Selain penting untuk dunia akademik, studi-studi itu juga menguntungkan untuk urusan praktik, sebagaimana mereka akan membawa kesalingpahaman antara orang Indonesia dan Papua.

 

Fase awal studi saya mengindikasikan bahwa mahasiswa Papua memiliki semacam rasa takut yang otomatis muncul, kehilangan rasa aman, ketika menghadapi petugas kepolisian (seringkali ketika ada brimob atau pasukan bersenjata) dalam setting tindakan kolektif yang damai. Sayangnya, efek psikologi sosial semacam ini tak disadari oleh kebanyakan orang, dan malah membuat masalah ini semakin parah dari waktu ke waktu.

 

Dapat dispekulasikan bahwa mekanisme stigmatisasi berintensitas sedang hingga tinggi (misalnya, hinaan di media sosial dan tindakan represif anggota kepolisian) menyebabkan mahasiswa Papua semakin yakin pada perlunya memerdekakan diri. Lihatlah perbincangan yang aktivis mahasiswa Papua buat dari tahun ke tahun di blog, media sosial dan diskusi resmi mereka. Semua pengalaman yang merugikan aktivis mahasiswa Papua direfleksikan ke ide-ide militerisme dan kolonialisme. Alhasil, narasi yang menguat di kalangan orang Papua dan aktivis adalah bahwa orang-orang Papua sedang berhadapan dengan militerisme dan kolonialisme yang nyata, yang beringas. Jarak antara orang Indonesia dan Papua, lalu, makin lebar dari waktu ke waktu.

 

Kalau benar begitu, jangan-jangan di mata mereka kita hanyalah pemaksa kehendak bangsa lain demi keuntungan dan ambisi pribadi. Jangan-jangan, kita dilihat sok superior dengan jargon “NKRI harga mati”. Mungkinkah kita terlambat mendekatkan diri pada mereka dan menenangkan semua ketegangan yang ada? Dalam kasus semacam inilah ilmu sosial, khususnya sosiologi, menjadi sangat relevan dan penting untuk menerapkan pandangan dan metodenya.

How to contribute to Applied Worldwide
Learn sociology with applied worldwide
explore society with applied worldwide
teach socially with applied worldwide

If you enjoyed this piece, please share or let us know your thoughts on FacebookTwitter, and Instagram, and don't forget to follow us on social media for more content from Applied Worldwide!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2019 Applied Worldwide, LLC.